Berastagi, Sejarah Dibalik Sengketa Lahan Bukit Kubu - KARO GAUL

Karo Gokil

Post Top Ad

28 August 2016

Berastagi, Sejarah Dibalik Sengketa Lahan Bukit Kubu


Riong Medan News - Menanggapi polemik sengketa kepemilikan lahan Bukit Kubu, Berastagi, sejarawan Kota Medan Wara Sinuhaji menyebutkan, bahwa pemilik sah lahan Bukit Kubu di Brastagi Tanah Karo adalah keturunan Bale Purba.

Pria yang juga diketahui sebagai dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (USU) itu menegaskan status hak kepemilikan Bukit Kubu berdasarkan historis serta penelitian yang dituangkan dalam tesisnya.

Menurutnya tanah itu mulanya warisan turun temurun almarhum Bale Purba (ayah 13 Purba bersaudara). Pada zaman Belanda, 1910 disewa Batavische Petroleum Maatshappij (BPM), maskapai perminyakan Belanda selama 75 tahun, atau berakhir pada 1985.

Lebih lanjut, Sinuhaji menceritakan, BPM mendirikan bungalow sebagai tempat peristirahatan. Ini lah awalnya Brastagi sebagai kawasan destinasi wisata.

Namun dalam perjalanannya sekitar sepuluh tahun kemudian pada 1950 setelah perang kemerdekaan usai, Kodam II Bukit Barisan yang dikomandoi Kolonel Djamin Ginting menunjuk Nelang Sembiring sebagai Kepala Staf Penguasa Perang Negara yang mempunyai tugas menasionalisasi seluruh aset Belanda.

Salah satunya adalah BPM. Kemudian Nelang mendirikan akademi militer pertama di Indonesia di kawasan Bukit Kubu Brastagi. Namun setelah 75 tahun berlalu sesuai kontrak, tepatnya pada tahun 1985, lahan tersebut tidak diberikan Nelang ke ahli waris Bale Purba.

"Jadi kasus ini bermula tahun 1985. Sejak usai kontrak 75 tahun itu dan lahan itu tidak dikembalikan kepada pemiliknya," kata Wara Sinuhaji kepada wartawan, Minggu (28/8/2016).

Lalu kemudian, keluarga ahli waris Bale Purba kembali mengajukan gugatan dengan dasar adanya Novum (bukti baru). Pada PN Kabanjahe, gugatan tersebut dimenangkan.

Ditingkat banding, ahli waris kembali kalah. Namun telah terjadi perubahan di Putusan kasasi. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penggugat dan menyatakan pemilik sah lahan Bukit Kubu adalah ahli waris Bale Purba.
"Putusan tersebut menjelaskan kembali arti sejarah yang seutuhnya. Saat era nasionalisasi aset-aset Belanda, Nelang Sembiring diduga telah merekayasa sejarah dengan dalil melegitimasi eksistensi demi tujun tertentu. Sementara sudah jelas sebelumnya, pada tahun 1910 Bale Purba sudah mengikat kontrak dengan perusahaan pertambangan Belanda yang berpusat di Pangkalan Brandan itu dengan durasi 75 tahun. Seharusnya sejak tahun 1985, ahli waris Nelang Sembiring mengembalikan lahan itu kepemilik asalnya. malah dimiliki sendiri oleh nelang sembiring. Tugas orangtuanya dulu hanya menasionalisasi. Bukan memiliki sendiri," jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa tak pernah ada sejarahnya tanah yang berada dari kawasan desa Doulu hingga Bratagi kota milik marga Sembiring. Penguasa (panghulu) lahan dikawasan itu menurut adat istiadat budaya Karo adalah marga Purba.

"Jadi dari segi struktur adat istiadat, tak pernah ada sejarahnya seseorang yang bermarga Sembiring memiliki tanah dikawasan itu. Karena Panghulu di daerah itu adalah marga Purba. Untuk itu, jelaslah seharusnya lahan itu dikembalikan kepada pemilik yang sah," ujarnya.

Menanggapi putusan kasasi, ia mengatakan bahwa pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan ahli waris Nelang Sembiring, menurutnya tidaklah menghentikan eksekusi yang dilakukan pihak pengadilan.

"Demi kepastian hukum, seharusnya pengadilan langsung mengeksekusi putusannya. Jangan gara-gara pihak tergugat mengajukan PK, itu tak menghalangi eksekusi," tegasnya.

Sementara terkait adanya novum baru yang dihadirkan pihak ahli waris Nelang Sembiring yang menjadi dasar PK di MA tentang penerbitan surat lurah menyatakan tanah tersebut milik Nelang, Wara Sinuhaji menapik informasi tersebut. Menurutnya apabila benar adanya seperti itu, Kepala Desa di Lau Gumba dapat dilaporkan.

"Tidak benar itu. Tidak ada sejarahnya Kepala Desa atau Lurah menerbitkan surat yang menyatakan tanah tersebut milik marga Sembiring. Itu sudah jelas-jelas milik marga Purba dan tidak ada yang bisa mengenyampingkan adat istiadat maupun tanah ulayat adat di Karo. Karena di Karo yang memiliki tanah disana haruslah bermarga. Dan tanah dikawasan Lau Gumba adalah milik marga Purba," pungkasnya. tribunmedan
Post a Comment

Post Top Ad